Aliansi Gerakan 24 September (G24S) melakukan aksi memperingati hari tani Nasional pada Senin (24/9) di sepanjang jalan Malioboro. Aksi tersebut dimulai dengan long march di parkir abu bakar ali hingga titik akhir bundaran nol Km. Kemudian, pada tahun ini aliansi tersebut mengambil tema dengan judul: “Rakyat Bersatu Menuntun Keadilan Agraria: Tolak Reforma Agraria Ala Rezim Jokowi dan Dampak Pembangunan Jateng-Jogja”.
-
Dalam surat lembaran hari tani yang di sebar luaskan kepada masyarakat sekitar aksi tersebut. Aliansi G24S menuliskan tentang persoalan-persoalan agraria di era Jokowi dan dampak pembangunan infrastruktur di wilayah Yogyakarta- Jawa Tengah. Sebagaimana tertulis berikut:
-
“Setelah 60 tahun lamanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditetapkan, tak membuat kesejahteraan kaum tani dan rakyat membaik. Kemiskinan pedesaan dan perkotaan semakin dalam dan parah, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah disertai konflik agraria tak terselesaikan hingga kini. Namun justru pelaksanaan reforma agraria diselewengkan demi kepentingan kaum modal. Melalui paket kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Nawa Cita Jokowi-JK pada periode pertama, kemudian dilanjutkan pada periode keduanya telah memanipulasi hakikat reforma agrarian sebatas legalisasi aset dan liberalisasi sumber agraria.”
-
Selanjutnya, dari pernyataan aliansi yang tertuang dalam surat lembaran hari tani aliansi G24S menyatakan 5 permasalahan pokok agraria di era Jokowi.
1. Bahwasanya Inti dari kebijakan Reforma Agraria ala Jokowi adalah legalisasi aset atau sertifikat isasi yang justru berorientasi untuk memperluas pasar tanah (land market) dan kredit perbankan.
2. Program Reforma Agraria Jokowi tidak memiliki ketegasan terhadap penguasaan tanah besar jutaan hektar (perkebunan besar, hutan, Taman Nasional, dan pertambangan raksasa) oleh tuan tanah besar yang diwakili korporasi raksasa milik asing, perusahaan besar Negara, dan swasta dalam negeri sebagai dasar kokohnya sistem monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang di Indonesia.
3. Program RA Jokowi tidak memiliki kontrol atas sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan, teknologi dan alat kerja) dan harga produk pertanian sehingga dapat melindungi kaum tani.
4. Reforma Agraria ala Jokowi semakin menjerumuskan kaum petani sehingga kehilangan sumber penghidupannya dan dipaksa berpindah profesi menjadi buruh migran, buruh-buruh di perkebunan serta di pabrik-pabrik.
5. Persoalan agraria tak hanya sebatas persoalan ekonomis saja, tapi juga persoalan hak demokratis rakyat yang dirampas secara brutal.
-
Sedangkan di sektor pembangunan infrastruktur wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah, aliansi G24S menuliskan, bahwasanya Pembangunan infrastruktur di wilayah Yogyakarta dan Jateng terus berlangsung masif. Mulai dari infrastruktur transportasi (tol Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, Yogyakarta-Cilacap, bandara YIA Kulonprogo, jalan lintas selatan, dll), listrik (PLTU batu bara, Cilacap) hingga air bersih (Bendungan Bener, Purworejo dan Bendungan Pasuruan, Magelang). Seluruhnya digalakkan besar-besaran untuk menyokong salah satu sektor mengancam kelangsungan hidup petani, semakin memperparah konflik agraria, memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktik penggusuran demi investasi.
-
Rusdiyanto salah satu koordinator umum (Kordum) G24S mengungkapkan, mengapa isu agraria ini yang paling pokok untuk diselesaikan oleh pemerintah. Ia menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara yang agraris , maka dengan itu reforma agraria harus terealisasikan karena sangat penting. “ Karena dengan reforma agraria negara dapat meningkatkan produktivitas ditingkat pangan. Produktivitas tingkat pangan tersebut bisa menghidupi, seluruh masyarakat, entah dari berbagai sektor apa pun itu-red ” Tegas Rusdi
-
Tuntunan massa aksi yang tergabung dalam G24S seperti Cakrawala, Sekber, SMI-KPR, Pembebasan, LFSY, IMM-AR, Ruang Candu, FAM-J, LMND-DN, Walhi yaitu: Pertama, Laksanakan Landreform, cabut peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUPA No. 5 Tahun 1960, Kedua, hapus SG dan PAG, Tanah untuk rakyat, Ketiga, Sejahterakan masyarakat terdempak bangunan bandara; Keempat, Lahan, Modal dan Teknologi pertanian untuk petani penggarap: Kelima, Tolak liberalisasi pertanian dan berikan akses pasar kepada petani; Keenam, Kembalikan sistem pertanian organik; Ketujuh Stop intimidasi dan kriminalisasi petani; Kedelapan, Tolak pembangunan pertambangan Quarry di Wadas; Kesembilan, Gagalkan Omnibus Law; Terakhir, Berikan perlindungan hak terhadap masyarakat adat dan sahkan RUU PPMA (Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat).
-
Salah satu anggota aliansi G24S, Rahmi menambahkan bahwa harapannya dengan adanya hari tani ini seluruh gerakan rakyat dapat melihat bahwa ketimpangan agraria dari Sabang sampai Merauke itu benar adanya. “Di tengah Covid-19- Red yang katanya masyarakat disuruh pembatasan berskala besar (PSBB), lockdown dan New normal itu bikin kita simpang siur. Sedangkan di simpang siur tersebut, pemerintah sibuk mengesahkan omnibus Law dan juga ada menggusur tanah rakyat.” Imbuh Rahmi.
-
Terakhir, massa aksi yang tergabung dalam G24S membuat video solidaritas terkait tindakan represif Tentara kepolisian Republik Indonesia di hari tani, kepada massa aksi yang pro demokrasi. Mereka juga meminta untuk bebaskan kawan-kawan mereka yang di tangkap oleh aparat negara seperti Ari mahasiswa Cakrawala Manado dan 20 aktivis Makassar.
(Catatan buat tulisan ini, bahwa perna ingin dimuat dalam laman daring salah satu Lpm, tetapi karena ada beberapa faktor berita ini tidak dapat dimuat. Maka dengan ini, dari pada tulisan ini saya tidak gunakan lebih baik saya sher di blog saya, semoga ada manfaatnya.)
Yogyakarta. Hari Tani 24/9/20
Tidak ada komentar:
Posting Komentar